Bagi Jokowi, memberantas korupsi itu mudah asalkan ada tekad kuat dari seorang pemimpin. Jika sang pemimpin bersih maka bawahannya pun ikut bersih. Demikian pula sebaliknya.
Sarjana Kehutanan UGM ini juga selalu memperketat pengawasan demi menangkal peluang korupsi di jajarannya.
Berikut 4 aksi Jokowi membersihkan oknum anak buah 'kotor':
1. Hilangkan Calo Rusun
Kabar oknum Dinas Perumahan diduga melakukan praktik percaloan rumah susun Marunda sudah sampai ke telinga Jokowi. Suami Iriana ini akan langsung mencari dan menghilangkan calo rusun itu.
"Ya cari kalau ada suara itu. Pasti saya cari," ujar Jokowi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).
"Kalau ternyata pihak yang mengelola rusun yang jadi calo?" tanya wartawan.
"Hilang orangnya," kata Jokowi yang mengenakan kemeja putih ini.
Jokowi akan mencari tahu isu jika masyarakat memiliki bukti menyetor uang Rp 5-6 juta untuk membeli rusun Marunda tersebut. "Belum ketemu. Kalau orang dalam, hilang," tuturnya.
Jokowi menambahkan, penyewa rusun Marunda kini banyak sekali yang mengantre untuk masuk.
2. Persilakan Anak Buah Diperiksa
DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan indikasi korupsi APBD tertinggi dibanding daerah lainnya sesuai data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Jokowi mempersilakan anak buahnya diperiksa jika terindikasi korupsi.
"Kalau memang ada, silakan. Siapa pun dari aparat mana pun," ujar Jokowi usai menerima Dubes Korea Selatan di Balaikota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Jokowi juga setuju pada Mendagri Gamawan Fauzi untuk mempersilakan PPATK menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum. Bahkan ayah 3 anak ini ingin hal tersebut segera dibereskan.
"Ya kalau memang harus usut tuntas, dituntaskan," kata peraih Bung Hatta Anti Corruption Award ini.
Jokowi ingin hal-hal yang tidak beres di DKI segera diperbaiki. Jokowi bertekad membenahinya. "Kita juga kan baru memulai," tuturnya.
PPATK sebelumnya mengeluarkan rilis transaksi mencurigakan seluruh provinsi di Indonesia tahun 2012. Transaksi ini dicurigai pada tindak pidana korupsi dengan angka tertinggi di provinsi DKI Jakarta (37,45 persen).
Bahkan, Mendagri mempersilakan PPATK untuk menindaklanjuti data tersebut ke proses hukum.
3. Berantas Pungli KTP
Jokowi memiliki ide untuk memberantas korupsi di lingkungannya. Caranya adalah dengan membangun sistem.
Membangun sistem itu bisa dimulai dengan cara memberangus pungutan liar pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
"Contohnya ya yang kecil-kecil kayak ngurus KTP terus ada pungutan. Kalau bisa dipercepat ya kenapa tidak. Ngurus izin berbulan-bulan ya kalau bisa dipercepat ya akan mengurangi," kata Jokowi saat akan berangkat ke KPK dari Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2012).
4. Spanduk Antikorupsi & Gandeng KPK
Spanduk besar tentang slogan baru Anti Korupsi dipasang di Gedung Balai Kota, kantor Jokowi. Spanduk berukuran 20 X 60 meter dengan berat 300 kilogram itu dipasang untuk memperingati Hari Anti Korupsi sekaligus penyemangat perang melawan korupsi.
"Ya biar kita semangat," ujar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, di gedung Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (9/12/2012).
Jokowi mengatakan spanduk bertuliskan 'Berani Jujur Hebat' adalah milik semua masyarakat.
Suami Iriana ini melibatkan petugas KPK untuk ikut mengawasi anggaran.
"Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini dimulai dari penganggaran karena pencegahan. Kemudian, nanti melaksanakan. Kemudian, ikut controlling. Ini kan supervisi mulai awal sampai akhir agar anggaran tepat sasaran. Tidak ada mark up dan transparan akses publik untuk melihat diberikan," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2012). Jokowi didampingi Ahok dan Sekda DKI Jakarta Fadjar Panjaitan.
Menurut Jokowi, manajemen kontrol juga bisa dilakukan sehingga hasil APBD bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kita inginnya seperti itu," ujar Jokowi.
Jokowi juga mengundang Ketua KPK Abraham Samad untuk menjadi pembicara di seminar "Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi DKI Jakarta" di Balai Kota DKI Jakarta.
Acara ini dihadiri oleh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemprov DKI Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar